“Policy” Kantor Yang Aneh

Aturan dibuat untuk kepentingan manusia, untuk mengatur supaya manusia tertib, nyaman, dan aman. Tapi kadang manusia terjebak pada situasi dimana aturan membuatnya menjadi “korban”. Sudah seharusnya aturan ditegakkan dan dipatuhi semua orang yang ada dalam lingkup wewenangnya. Akan tetapi, adalah suatu hal yang kurang pas jika manusia (si pembuat aturan) terlalu kaku dan buta dalam menerapkan aturan.

Sekadar curhat :

Di kantor saya, biaya telepon seluler karyawan hanya bisa mendapat ganti dari kantor jika karyawan ybs. menggunakan layanan pasca bayar. Sementara yang menggunakan pra bayar siap-siaplah gigit jari. Saya sampai menulis postingan ini masih menggunakan layanan pra bayar. Banyaknya pemakaian telepon untuk urusan kantor tidak dianggap sebagai sebuah alasan untuk sedikit “membengkokan” aturan. Kantor tidak (atau lebih halusnya “belum”) peduli dengan fakta bahwa saya masih menggunakan telepon pra bayar. Selama saya belum migrasi ke layanan pasca bayar, saya tidak diperkenankan menerima penggantian atas biaya pulsa yang saya gunakan dalam urusan kantor. Padahal faktanya saya sering tugas keluar kota dan otomatis pemakaian telepon pun ada.

Rekan kantor hanya menyarankan buatlah kuitansi fiktif (sebesar biaya pulsa) namun dengan rincian pemakaian yang lain. Misalnya buatlah kuitansi untuk membayar orang lain membantu pekerjaan kantor, dengan besar nominal harga pulsa yang saya beli. Saya tolak usulan itu (update terakhir : bos yang perintahkan kuitansinya). Yang saya inginkan adalah kantor memahami fakta yang sebenarnya. Mungkin juga kantor takut saya menggelembungkan/markup biaya pulsa lebih dari yang sebenarnya.

Ah memang, kadang sudah jujur pun tidak dipercaya. Kasus lain adalah urusan ijin. Saya ijin sakit (tapi tidak ke dokter) dianggap bolos. Jika ingin dianggap ijin sakit, bawalah surat ijin dari dokter. Jika sudah terlanjur sembuh dan belum ke dokter, carilah surat ijin palsu. Jika bolos, tulislah surat ijin keperluan keluarga. Sempat pula beberapa kali saya sakit (namun tidak ke dokter), yang terjadi adalah absen saya tinggi..karena saya menolak untuk mencari surat sakit dokter versi “fiktif”. Orang lain yang tidak masuk dengan alasan sakit (hanya Tuhan yang tahu dia sakit atau bolos), diterima ijinnya, tidak dianggap bolos. Policy macam apa ini? Kebijakan untuk mengantisipasi para “pembohong” yang merugikan kantor?

Ya sekali lagi saya katakan, ini hanya sekadar curhat.

2 thoughts on ““Policy” Kantor Yang Aneh

  1. Aturan tetaplah aturan yang harus diberlakukan. Apabila ada perintah untuk mengakali, saya pikir itu adalah kebijakan semata dari sang pemberi perintah.

    Kan aturan sudah jelas apabila untuk pemakaian telepon harus menggunakan layanan pasca bayar, apabila anda belum mendaftar, anggaplah itu suatu risiko pekerjaan, bukankah segala sesuatu ada risikonya?

    Tapi saya lihat disini memang dalam kasus anda nampaknya dalam urusan pulsa, perusahaan anda tidak mau tahu. Biarpun demikian atasan anda mencoba memberi kebijakan dengan “mengakali” aturan yang ada.

    Semoga berkenan, hanya pendapat.🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s